PERATURAN DESA REJODADI NOMOR 03 TAHUN 2023 TENTANG MEKANISME PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA REJODADI KECAMATAN SEMBAWA KABUPATEN BANYUASIN

BAB III

TATA CARA PENGAWASAN DAN PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Pengawasan dan Penilaian Kinerja Kepala Desa

Pasal 6

(l) Pengawasan dan penilaian kinerja Kepala Desa Rejodadi dilakukan melalui proses monitoring dan evaluasi oleh Badan Permusyawaratan Desa.

• Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pengawasan dan penilaian kinerja Kepala Desa dapat dilakukan secara internal oleh Badan Permusyawaratan Desa dan dapat melibatkan unsur masyarakat.
• Pelibatan masyarakat dalam rangka pengawasan dan penilaian kinerja Kepala desa dilakukan melalui kegiatan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat atau rapat dengar pendapat
• Waktu pelaksanaan pengawasan adalah sepanjang tahun dan hasil pengawasan dan penilaian kinerja Kepala Desa oleh Badan Pennusyawaratan Desa disampaikan pada Musyawarah Desa Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari laporan pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa kepada masyarakat.

Pasal 7

Dalam hal ini dipandang perlu hasil pengawasan dan penilaian kincrja yang mernerlukan perbaikan dan tindak lanjut segcra, dapat disampaikan Badan Permusyawaratan Desa secara resmi terhadap Kepala Desa tanpa menunggu pelaksanaan Musyawarah Desa Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Penilaian Kinerja Perangkat Desa

Pasal 8

• Pengawasan dan penilaian kinerja perangkat desa dilakukan Oleh Kepala Desa selaku penanggung jawab penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
• Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan setiap saat untuk memastikan tugas, hak, kewajiban dan peran fungsi perangkat berjalan secara optimal.
• Dalam rangka memberi umpan balik terhadap hasil pengawasan kinerja Kepala Desa menyelenggarakan rapat evaluasi pelaksanaan kinerja aparat setiap bulan di awal minggu pertama.
• Menggunakan instrumen Key Performance Indicator (KPD Yang disusun oleh Kepala Desa.
• KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan instrumen penilaian dengan bobot indikator penilaian kinerja perangkat desa yang meliputi Kedisiplinan, Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Inovasi dan/atau prakarsa inisiatif dalam mendukung pelaksanaan tugas yang bersangkutan maupun kinerja Pemerintahan Desa secara umum.
• Bobot penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibagi kedalam sub bobot yang merupakan tugas pokok dan fungsi setiap perangkat desa.
• Setiap sub bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberi skor 1 (satu) untuk tugas yang tercapai maksimal dan diberikan skor O (nol) untuk tugas yang dianggap belum maksimal sehingga akan diperoleh skor tertimbang 100 apabila seluruh bobot indikator kinerja dilaksanakan dengan maksimal.
• Berdasarkan skor terimbang diberikan penilaian kualitatif sebagai berikut .

• Hasil penilaian disampaikan Kepala Desa dalam rapat evaluasi kinerja 6 (enam) bulanan yang dihadiri seluruh Perangkat Desa,

Bagian Ketiga

Keberatan/Sanggahan

Pasal 9

• Dalam hal perangkat desa yang dinilai merasa keberatan atas penilaian kinerja yang disampaikan Kepala Desa, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan/sanggahan.
• Sanggahan disampaikan dengan cara tidak menandatangani form KPI dan mengajukan permohonan untuk klarifikasi dan konfirmasi kepada Kepala Desa.
• Kepala Desa menindaklanjuti surat permohonan keberatan/sanggahan dan melakukan pertemuan klarifikasi dan konfinnasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah dibuatnya masa sanggahan.
• Hasil klarifikasi dan konfirmasi berupa kesepakatan kedua pihak untuk menerima penilaian awal atau merivisi penilaian yang dibubuhi tanda tangan pihak yang dinilai.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 10

• Berdasarkan capaian KPI masing-masing perangkat, Kepala Desa melakukan pembinaan untuk meningkatkan bobot penilaian yang masih rendah.
• Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) mencakup aspek peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap.
• Dalam hal dipandang perlu bentuk pembinaan dapat dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis, magang dan/atau studi banding.

Pasal 11

• Kepala Desa berwenang mendatangkan pejabat struktural terkait, narasumber dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka pembinaan perangkat desa.
• Segala biaya yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan pembinaan tersebut dibebankan pada APBDesa dengan kode rekening peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.