Catatan :

BSPS-PUPR Adalah program bantuan dana stimulan (pemicu) minat masyarakat agar dapat mendirikan rumah yang layak huni secara swadaya, Keluarga Penerima Manfaat  yang terdaftar telah di verifikasi sesuai kriteria KPM yang layak menerima bantuan dari program BSPS-PUPR.

RTLH-DD adalah program bantuan renovasi rumah tidak layak huni, dengan sasaran penerima manfaat yaitu keluarga dengan rumah tidak layak huni atau kerusakan diatas 50% dari keluarga miskin, janda dan lansia yang tidak tersentuh bantuan program RTLH swadaya lainnya.

SANDES-PUPR adalah program untuk desa prioritas lutus stunting, yaitu dengan pengadaan bangunan fasilitas sanitasi yang layak dan sehat untuk pencegahan stunting bagi ibu hamil, menyusui, balita, difabel dan lansia.

PKTD-STPBM adalah program lanjutan pengadaan sanitasi desa sehat atau program padat karya tunai desa yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin, sebagai upaya penurunan/pencegahan stunting di desa yang masuk kedalam prioritas lotus stunting di Kabupaten Banyuasin.

PKH KEMENSOS adalah program keluarga harapan yaitu pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH atau program yang dibuat sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

BANSOS PANGAN KEMENSOS adalah program Bantuan Pangan Nontunai dan Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra), yang pada tahun 2020 dikembangkan menjadi program Sembako berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

BST KEMENSOS adalah bantuan sosial tunai yang bersumber dari Kemensos Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

BLT-DD adalah program bantuan langsung tunai yang bersumber dari APBDes Rejodadi untuk pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi covid-19 berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Mengingat pentingnya data administrasi kependudukan yang akurat dan untuk pengajuan  progam bantuan berpedoman pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), maka penting bagi masyarakat agar dapat menyadari kewajiban mendaftarkan diri secara resmi yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin.

Diharapkan masyarakat dapat berperan aktif untuk memperbaiki data kependudukan yang belum terdaftar dengan menghubungi petugas layanan pemutahiran di kantor Pusat Kesejahteraan Sosial Desa Rejodadi atau datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin untuk memastikan data administrasi kependudukan anda sudah terdaftar, sehingga bagi masyarakat dari keluarga yang tidak mampu dan seharusnya layak menerima bantuan tidak kehilangan hak-haknya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah hanya karna lalai dalam menjalankan kewajiban yaitu untuk memberikan data diri yang akurat kepada pemerintah, sehingga nantinya dapat tercipta kesadaran bersama tentang hak dan tanggungjawab sebagai Warga Negara Indonesia.